Rencana Pontianak Kembangkan Kota, Tata Kawasan Kumuh Jadi Tempat Wisata

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Miri Crocodile Farm, salah satu objek wisata di Miri, Sarawak, Malaysia. Pemerintah daerah Sarawak dan Indonesia berharap ada peningkatan jumlah wisatawan dari kedua negara dengan dibukanya rute penerbangan baru Miri-Pontianak pada 15 Maret 2018. TEMPO/Suci Sekarwati

    Miri Crocodile Farm, salah satu objek wisata di Miri, Sarawak, Malaysia. Pemerintah daerah Sarawak dan Indonesia berharap ada peningkatan jumlah wisatawan dari kedua negara dengan dibukanya rute penerbangan baru Miri-Pontianak pada 15 Maret 2018. TEMPO/Suci Sekarwati

    TEMPO.CO, Jakarta - Kota Pontianak memiliki ide tak biasa untuk menggenjot sektor pariwisata di wilayahnya. Pemerintah setempat berencana melakukan penataan kawasan kumuh agar bisa menjadi daerah tujuan wisata baru.

    Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan rencana itu sejalan dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Di luar Program Kotaku, kami juga ada perbaikan kawasan permukiman, jalan lingkungan, bedah rumah, sambungan air bersih, persampahan, sanitasi, dan lainnya," kata dia, Rabu, 23 Maret 2021.

    Menurut Edi, lewat program penataan yang baik dan pemberdayaan masyarakat, kawasan yang sebelumnya kumuh bisa menjadi daerah tujuan wisata baru. Warga setempat juga bisa dilatih membangun usaha kerajinan dan kuliner yang bisa menambah daya tarik wisatawan.

    "Kalau masyarakat setempat bersinergi dengan program-program pemerintah, maka kawasan itu akan menjadi lebih maju dan masyarakatnya sejahtera," kata Edi.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk berinovasi mewujudkan wilayah yang sejahtera, aman, bersih dan teratur demi kemajuan wisata Pontianak.

    Baca juga: Fenomena Kulminasi Matahari Jadi Agenda Wisata di Pontianak Kalimantan Barat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.