Arab Saudi akan Cabut Larangan Penerbangan Internasional pada Maret

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa dokumen umat muslim yang akan melaksanakan ibadah umrah di Bandara Interasniona King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi, 1 November 2020. REUTERS/Ismail Nofal

    Petugas memeriksa dokumen umat muslim yang akan melaksanakan ibadah umrah di Bandara Interasniona King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi, 1 November 2020. REUTERS/Ismail Nofal

    TEMPO.CO, JakartaArab Saudi berencana mencabut larangan penerbangan internasional mulai Rabu, 31 Maret mendatang.

    Dengan kebijakan itu, Arab Saudi akan mengizinkan warganya untuk bepergian ke luar negeri dan kembali ke dalam negeri mulai 31 Maret serta akan membuka semua bandar udara, darat dan pelabuhan pada tanggal yang sama seperti dikutip dari Arab News.

    Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mencabut larangan masuk di perbatasan laut, darat, dan udara sehingga akses transportasi dari luar negeri kembali dibuka. Meski begitu, warga asing dan pendatang lain dari Inggris, Afrika Selatan dan negara-negara lain yang melaporkan wabah Covid-19 jenis baru, harus menjalani karantina selama 14 hari sebelum memasuki Arab Saudi, kata seorang pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

    Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan dan memberhentikan sementara layanan penerbangan internasional komersial guna mencegah varian baru Covid-19 masuk ke negara tersebut. Larangan itu kemudian diperpanjang pada 28 Desember 2020 selama satu pekan.

    Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya akan terus mengamati dan meninjau perkembangan terbaru sambil memperbolehkan warga asing dan maskapai penerbangan asing keluar dari Arab Saudi. Saat larangan itu berlaku, distribusi barang dan jasa tetap berjalan normal.

    Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, menutup perbatasannya untuk warga negara asing selama satu sampai dua pekan demi mencegah penularan dua varian baru Covid-19 yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.