Tiada Lagi Wadah Makanan Styrofoam di Maryland Amerika Serikat Mulai Besok

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Petugas melakukan kampanye pelarangan penggunaan styrofoam untuk bungkus makanan dan minuman di Bandung, Jawa Barat, 14 Desember 2016. TEMPO/Prima Mulia

    Petugas melakukan kampanye pelarangan penggunaan styrofoam untuk bungkus makanan dan minuman di Bandung, Jawa Barat, 14 Desember 2016. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah negara bagian Maryland, Amerika Serikat, melarang penggunaan styrofoam atau busa plastik sebagai wadah makanan di seluruh restoran mulai Kamis, 1 Oktober 2020.

    Mengutip laporan Newsbreak, ketentuan larangan menggunakan styrofoam ini mestinya berlaku sejak 1 Juli 2020. Namun pandemi Covid-19 telah menggeser konsentrasi publik, membuat kondisi bisnis restoran berubah, sehingga rencana tersebut ditunda.

    Maryland menjadi negara bagian Amerika Serikat yang pertama melarang penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan. Peraturan itu mempengaruhi banyak layanan makanan, termasuk katering hingga kebiasaan anak sekolah.

    Dengan motor, pasangan ini membawa styrofoam yang menggunung di belakang mereka. Dailymail.co.uk

    "Kita perlu mengambil langkah untuk mulai menghentikan penggunaan dan ketergantungan terhadap styrofoam," kata politikus Brooke Lierman, anggota Maryland House of Delegates. Pada prinsipnya, menurut dia, larangan pemakaian styrofoam berkaitan dengan masalah sampah plastik.

    American Chemistry Council, selaku asosiasi perdagangan perusahaan kimia tak setuju dengan peraturan itu. Menurut asosiasi, kemasan busa plastik atau polistirena sebagai wadah makanan adalah pilihan yang hemat bagi pemilik bisnis makanan dan konsumen.

    Mulai Senin, 21 September 2020, sejumlah restoran di Maryland sudah bisa beroperasi meski tetap ada pembatasan. Pengelola restoran hanya boleh menerima 50 sampai 75 persen pengunjung dari total kapasitas.

    NEWSBREAK | KITV


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.