TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyusun skema travel bubble yang diterapkan untuk pendatang dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Skema ini berlaku untuk menggiatkan kembali sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hari Sungkari mengatakan skema travel bubble yang akan diterapkan tidak akan meliputi wilayah Indonesia secara keseluruhan, melainkan hanya untuk titik tertentu.
"Nanti travel bubble ini bukan satu negara dengan seluruh Indonesia, tapi misalkan negara A dengan Bali saja, atau negara A dengan Bali dan daerah lain. Atau mungkin negara A dengan suatu destinasi wisata di provinsi apa," kata Hari Sungkari dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Jumat 7 Agustus 2020.
Hari berharap ada kesepakatan mengenai kerja sama travel bubble hingga akhir tahun ini. Namun, ia tidak terlalu yakin kehadiran wisatawan mancanegara dalam waktu dekat. Dia juga belum dapat memastikan pelandatang dari negara mana dan dengan daerah mana di Indonesia yang dapat menjajaki skema travel bubble ini. Travel bubble juga belum menyasar kalangan publik, melainkan perwakilan negara asing, investor, dan pebisnis saja.
Dalam menentukan negara mana yang akan bekerja sama dalam skema travel bubble, Hari Sungkari mengatakan, pemerintah akan menggandeng negara yang pengelolaan kesehatan yang baik dan kasus Covid-19 rendah. Beberapa di antaranya adalah Korea Selatan, Taiwan, dan Cina.
Hari Sungkari melanjutkan, tahun ini kunjungan wisatawan mancanegara anjlok sekitar 2,8 juta hingga 4 juta orang dari target 18 juta wisatawan mancanegara. Begitu juga dengan angka kunjungan wisatawan domestik yang hanya 140 juta orang, jauh dari target 310 juta orang. Dia memperkirakan kunjungan wisatawan mancanegara akan kembali ke angka 18 juta pada 2024 atau 2025, sementara kunjungan wisatawan domestik pulih pada 2023.
