TEMPO.CO, Jakarta - Pariwisata Banyuwangi sedang menerapkan prosedur untuk normal baru atau new normal. Sertifikasi pun digunakan untuk memastikan kelayakan suatu tempat untuk melayani jasa kepariwisataan.
"Semua hotel minta ditempel (sertifikat) new normal, karena itu menjadi bagian jualan mereka. Tapi ada beberapa hotel yang tidak memenuhi SOP (prosedur operasi standar), kami belum bisa terbitkan," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam seminar daring bertema Sosialisasi Kebijakan dan Simulasi Protokol Kesehatan, Rabu, 8 Juli 2020.
Anas menjelaskan, sertifikasi normal baru bukan ditentukan berdasarkan waktu. Tetapi, juga dipantau bila seumpama ditemukan aktivitas penyedia jasa itu tak bisa mengontrol situasi ketika terlalu ramai.
"Ini (sertifikat) bisa berlangsung satu bulan, tapi ketika tiga hari tiba-tiba mendapat laporan ini tidak menggunakan SOP, itu kami cabut," ujarnya.
Ia mengatakan, pihak komunitas yang terkait dengan penyedia jasa juga harus ikut memantau. "Jangan mengandalkan Satpol PP, itu terbatas. Komunitas bisa memberikan saksi, karena bisnis pariwisata ini bisnis kepercayaan," katanya.
Anas mencontohkan, misalnya tempat kuliner kawasan alun-alun Banyuwangi. "Hari pertama kedua mereka tertib, begitu ramai lupa enggak ada yang kontrol. Kemudian kami tutup," ujarnya.
