Jika Bioskop Buka, Protokol Kesehatan Mengacu SKB

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana bioskop CGV yang tutup di Grand Indonesia, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Beberapa pusat perbelanjaan bahkan tutup sebagian dan hanya membuka bagian supermarket, apotek dan ATM. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    Suasana bioskop CGV yang tutup di Grand Indonesia, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. Beberapa pusat perbelanjaan bahkan tutup sebagian dan hanya membuka bagian supermarket, apotek dan ATM. ANTARA/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pedoman pencegahan virus corona (Covid-19).

    SKB adalah turunan teknis protokol kesehatan sebagai pedoman penyelenggaraan acara kebudayaan dan ekonomi kreatif, "Protokol acuan untuk menyusun SOP (prosedur operasi standar), jasa atau produksi yang akan dilakukan," kata Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi dan Animasi, Kemenparekraf, Syaifullah Agam, saat taklimat media melalui percakapan daring, Selasa, 7 Juli 2020.

    Syaifullah menjelaskan, SKB adalah upaya untuk mencari jalan tengah dalam tahapan membuka aktivitas ekonomi, "Bukan berarti SKB mementingkan ekonomi daripada kesehatan. Aspek kesehatan lebih penting harus bisa seimbang," ujarnya.

    Bepergian menonton bioskop juga termasuk salah satu kegiatan hiburan yang harus mematuhi pedoman SKB. "SKB ini angin segar menjalankan kepatuhan, karena kalau kebablasan (tidak patuh) membuat ini mundur kembali," kata Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez Servia.

    Chand menambahkan, untuk perfilman perlu ada turunan pedoman. "Ada beberapa yang harus spesifik. Saat melakukan aktivitas (menonton) film bioskop ada ketentuan wilayah yang harus disesuaikan," ujarnya.

    Menurut dia, untuk menyosialisasikan pedoman SKB itu, perlu juga dalam bentuk visual. "SKB ini menjadi resmi adaptasi kebiasaan baru. Kadang orang cepat lupa kita masih butuh untuk menjaga," katanya.

    Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menjelaskan aturan dalam pedoman perlu menyesuaikan bidang masing-masing. Namun, ia menambahkan, ihwal turunan pedoman tidak boleh mengurangi kekuatan aturan itu. "Tidak boleh lebih longgar dari ini (SKB)," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa Efek Buruk Asupan Gula Berlebih Selain Jadi Penyebab Diabetes dan Stroke

    Sudah banyak informasi ihwal efek buruk asupan gula berlebih. Kini ada satu penyakit lagi yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi gula berlebihan.