Inggris Siapkan 3 Juta Visa Khusus untuk Warga Hong Kong

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Hong Kong memakai masker kala merebak wabah cirus corona. Foto: @flowhk

    Warga Hong Kong memakai masker kala merebak wabah cirus corona. Foto: @flowhk

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengumumkan bahwa Inggris akan mempertimbangkan revisi dalam peraturan imigrasi. Negeri itu, hendak memberikan warga Hong Kong jalan menuju residen dan kewarganegaraan.

    Kemudahan visa itu ditawarkan, saat Cina berencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di kota itu.

    "Jika China memberlakukan hukum keamanan nasionalnya, pemerintah Inggris akan mengubah aturan imigrasi kami," tulis Johnson dalam sebuah opini yang dipublikasikan di South China Morning Post pada hari Rabu.

    Johnson menawarkan relaksasi visa untuk 3 juta warga Hong Kong. Mereka pemegang paspor British National Overseas memeproleh bebas visa 12 bulan -- yang sebelumnya hanya enam bulan -- untuk jalur menuju kewarganegaraan Inggris.

    Kebijakan Johnson yang ditulis dalam sebuah kolom surat kabar, sebagaimana diberitakan Al Jazeerasaat Cina menenkan perbedaan pendapat dan kelompok pro-demokrasi. Cina juga melarang peringatan pembantaian Lapangan Tiananmen pada 4 Juni, untuk menghormati para korban tewas pada tahun 1989.

    Cina juga sedang merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mengkriminalkan warga yang "tidak hormat" terhadap lagu kebangsaan China. RUU dijadwalkan dibacakan di legislatif wilayah pada hari Rabu, 3 Juni 2020.

    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara di luar Downing Street Nomor 10 setelah sembuh dari penyakit virus corona (COVID-19), di London, Inggris 27 April 2020. Johnson tiba kembali di Downing Street pada hari Minggu (26 April).[Pippa Fowles / 10 Downing Street / Handout via REUTERS]

    Sejak Hong Kong kembali ke pemerintahan Cina pada tahun 1997, Johnson mengatakan bahwa "kuncinya adalah konsep berharga 'satu negara, dua sistem', yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Kota dan Deklarasi Bersama yang ditandatangani oleh Inggris dan Cina".

    Dia mengatakan penerapan hukum keamanan nasional "akan bertentangan langsung dengan kewajiban (Cina) di bawah Deklarasi Bersama, sebuah perjanjian yang mengikat secara hukum terdaftar di PBB."

    Johnson memperingatkan bahwa apa yang diusulkan Beijing di Hong Kong "akan membatasi kebebasannya dan secara dramatis mengikis otonominya".

    Sebagai tanggapan, Johnson mengatakan bahwa "jika perlu", pemerintah Inggris akan mengambil langkah-langkah untuk menyambut lebih banyak warga Hong Kong ke Inggris. "Ini akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sistem visa kami dalam sejarah Inggris," tulisnya.

    Proposal yang ditawarkan Johnson itu, juga akan memberi para pemegang paspor "hak imigrasi lebih lanjut, termasuk hak untuk bekerja, yang dapat menempatkan mereka pada rute menuju kewarganegaraan".

    Diperkirakan 350.000 orang yang tinggal di Daerah Administratif Khusus Cina memenuhi syarat, dengan 2,5 juta orang yang memenuhi syarat untuk mendaftar.

    "Banyak orang di Hong Kong takut akan cara hidup mereka - yang dijanjikan oleh Cina untuk dijunjung tinggi - berada di bawah ancaman. Jika Cina terus membenarkan ketakutan mereka, maka Inggris memberikan alternatif," kata Johnson.

    Sementara itu Tom Tugendhat, anggota parlemen Inggris dan ketua Komite Urusan Luar Negeri, bergabung dengan rekan-rekannya dari Australia, Kanada dan Selandia Baru. Mereka  meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mengirim utusan khusus, untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia ke Hong Kong.

    Mereka mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional yang diusulkan Cina di Hong Kong adalah "pelanggaran" dari kesepakatan antara Inggris dan Cina di Hong Kong.

    Polisi huru hara berjaga di depan butik Louis Vuitton saat aksi protes UU Keamanan Nasional di Hong Kong, Cina, 28 Mei 2020. REUTERS/Tyrone Siu

    Pada hari Selasa, 2 Juni 2020, Inggris juga telah memperingatkan bahwa Hong Kong berisiko kehilangan statusnya sebagai salah satu pusat perdagangan, bisnis, dan budaya global dengan diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru.

    Amerika Serikat sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka melepaskan status khusus Hong Kong, sebagai tanggapan terhadap undang-undang tersebut, karena tidak lagi percaya wilayah tersebut memiliki otonomi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    18 Lembaga akan Dibubarkan Jokowi, Moeldoko Singgung 3

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut akan ada 18 lembaga yang akan dibubarkan. Di kesempatan lain, Moeldoko singgung 3 lembaga.