Terdampak Covid-19, Hotel di Yogyakarta Dapat Keringanan Pajak

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di kompleks  Candi Sewu di Desa Bugisan, Prambanan yang ditutup bagi wisatawan di Klaten, Jawa Tengah, Selasa 17 Maret 2020. Sejumlah wisata candi di Jateng dan DI Yogyakarta ditutup sementara selama dua minggu ke depan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    Suasana di kompleks Candi Sewu di Desa Bugisan, Prambanan yang ditutup bagi wisatawan di Klaten, Jawa Tengah, Selasa 17 Maret 2020. Sejumlah wisata candi di Jateng dan DI Yogyakarta ditutup sementara selama dua minggu ke depan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus Corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Sektor pariwisata dan turunannya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat terimbas dengan merebaknya virus corona. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo menyatakan Pemda DIY telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menangani dampak wabah virus corona.

    "Kami mengupayakan pekerja yang terdampak wabah ini diprioritaskan mendapatkan kartu prakerja dari pemerintah," ujar Singgih, Sabtu, 11 April 2020.

    Singgih mengungkap, para pekerja sektor pariwisata terutama yang telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diminta melakukan pendaftaran secara daring di situs prakerja.

    "Kami mendorong para pelaku sektor pariwisata sementara memanfaatkan waktu jeda ini untuk pembenahan, sehingga bisa siap beroperasi saat wabah berakhir," ujarnya.

    Singgih mengungkap hingga awal April ini dampak pandemik Covid-19 membuat 22.000 pekerja di DIY dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya dari sektor formal, namun juga informal. Dari jumlah itu tercatat 1.200 lebih unit jasa pariwisata terimbas akibat anjloknya kunjungan wisata. Terdapat sedikitnya 14 sektor berkaitan dengan pariwisata di DIY.

    Okupansi hotel pun kurang dari 10 persen. Sebanyak 60-an hotel yang saat ini berhenti beroperasi. Singgih memperkirakan sepanjang Maret, kerugian akibat serangan wabah virus corona di Yogyakarta, lebih dari Rp70 miliar -- yang harus ditanggung pelaku pariwisata.

    Untuk pelaku jasa pariwisata DIY, pemerintah tengah mendorong kebijakan relaksasi pajak, demi meringankan beban yang ditanggung.

    Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo menyatakan Pemerintah DIY menyatakan juga telah memangkas banyak anggaran daerah, yang dinilai tidak terlalu krusial untuk dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19.

    Pemberian bantuan Jaminan Hidup atau Jadup berbentuk bahan pokok senilai Rp625.000 per bulan juga disalurkan pada April dan Mei ini, "Kami telah memangkas sebesar Rp700 miliar dari seluruh komponen anggaran daerah tahun ini, untuk membiayai penanganan dampak Covid-19," ujar Budi.

    Bila upaya pemangkasan anggaran daerah itu ternyata belum mencukupi, Pemda DIY akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, untuk bisa mengalihkan pemanfaatan Dana Keistimewaan atau Danais DIY, agar bisa digunakan untuk membantu penanganan wabah.

    Petugas memeriksa suhu tubuh wisatawan asing sebelum memasuki kawasan Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, DI Yogyakarta, Ahad, 8 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di sejumlah destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Budi menambahkan Pemda DIY kini juga telah menggandeng BUMN yang  bersedia mengucurkan dana sebesar Rp 4,5 miliar untuk membantu penanggulangan Covid-19 ini. Bahkan untuk level bawah seperti pedesaan, ujar Budi juga telah melakukan realokasi anggaran.

    Menurutnya, beberapa desa mampu merealokasi anggaran hingga Rp150 juta guna menangani wabah.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terselip Dissenting Opinion dalam Keputusan MK Menolak Uji Formil UU KPK

    Mahkamah Konsituti menolak permohonan uji formil UU KP. Seorang hakim memberikan dissenting opinion dalam keputusan itu.