Insentif Buat Pelaku Usaha Pariwisata yang Terimbas Corona

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Wishnutama berharap adanya perbaikan event. Dok. Kemenparekraf

    Menparekraf Wishnutama berharap adanya perbaikan event. Dok. Kemenparekraf

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio memastikan agar pelaku ekonomi pariwisata dan kreatif mendapatkan insentif akibat wabah corona.

    Wishnutama telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti kebijakan insentif dari pemerintah kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. "Kami terus mengawal agar para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat keringanan beban dan biaya operasional," kata Wishnutama dalam keterangan tertulis, Kamis 9 April 2020. Pada akhirnya, dia berharap insentif ini mampu menutup kemungkinan pemutusan hubungan kerja di sektor tersebut.

    Insentif untuk pelaku usaha pariwisata dan kreatif berupa keringanan pajak hingga kebijakan sektor keuangan oleh Industri Keuangan Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Ada juga relaksasi kebijakan pemerintah daerah untuk wajib pajak di sektor pariwisata, relaksasi tarif listrik, dan penghapusan iuran BPJS Tenaga Kerja hingga tiga bulan setelah masa tanggap darurat dicabut.

    Selain insentif, Wishnutama mengajak pelaku usaha pariwisata di sektor perhotelan dan transportasi untuk menyediakan layanan mereka demi membantu tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Hingga kini, ada 13 hotel di Jakarta dan dua perusahaan transportasi yang menyediakan layanan penginapan dan antar-jemput bagi tenaga medis dari hotel ke rumah sakit dan sebaliknya.

    Untuk para pelaku ekonomi kreatif, seperti televisi, film, rumah produksi, konten kreator, radio, animasi, desain grafis, artis, seniman, Wishnutama mengajak mereka aktif terlibat dalam membantu pemerintah menyosialisasikan edukasi hidup sehat kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19. "Untuk menangani dampak COVID-19 ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak," ujar Wishnutama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.