Ayo Pengelola Kawasan Wisata Strategis, Petakan Kebutuhannya

Reporter:
Editor:

Ludhy Cahyana

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri saat mengunjungi kawasan Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi tempat wisata keluarga dan milenials untuk menikmati pemandangan Danau Toba. ANTARA

    Presiden Jokowi berbincang dengan beberapa menteri saat mengunjungi kawasan Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi tempat wisata keluarga dan milenials untuk menikmati pemandangan Danau Toba. ANTARA

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menangani 11 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan pemerintah, agar persoalan transportasi di wilayah tersebut segera tuntas. Termasuk di kawasan wisata strategis.

    Dari 11 KSPN itu, terdapat lima kawasan pariwisata berstatus superprioritas, "Dari lima kawasan super prioritas ini, setelah kami mapping anggaran paling banyak di-support untuk Danau Toba," ujar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setyadi di Yogyakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

    Budi membeberkan, untuk penanganan di Danau Toba, pihaknya sudah menggelontorkan anggaran sedikitnya Rp700 miliar. Kondisi serapan anggaran untuk pembenahan dan pengembangan sektor transportasi di Danau Toba berbeda jauh dengan kawasan superpriorotas lain. Seperti kawasan pariwisata Candi Borobudur yang serapannya diperkirakan hanya Rp15-an miliar.

    Dengan timpangnya serapan anggaran pengembangan antar kawasan pariwisata super prioritas itu, Budi mengatakan telah mengundang sejumlah otoritas pengelola masing masing kawasan, untuk memetakan ulang kebutuhan yang mereka hadapi.

    "Sehingga kementerian bisa mengetahui apa apa yang masih kurang dan butuh segera di-support," ujar Budi. Ia mencontohkan di Danau Toba alokasi anggaran dikucurkan sesuai kebutuhannya yang mendesak, misalnya pembangunan dermaga.

    Sedangkan di kawasan pariwisata lain, Budi mengatakan sedang menunggu otoritas pengelola mencermati kebutuhannya secara seksama. Misalnya untuk kawasan Borobudur, Budi menilai mungkin fasilitas utama lumayan lengkap, termasuk transportasi dan wahana rekreasinya.

    "Untuk Borobudur jelas tak sama kebutuhannya dengan Danau Toba. Mungkin kalau Borobudur masih butuh fasilitas keselamatan, terminal tunggu kendaraan wisata, atau pedestriannya," ujarnya.

    Budi mengatakan, adanya dukungan pengembangan kawasan wisata jelas tak bisa hanya mengandalkan Kementerian Perhubungan saja. Namun juga masyarakat setempat, pengelola serta pemerintah daerah.

    Kementerian Perhubungan menyiapan moda angkutan darat jenis shuttle bus yang nyaman dan bertarif murah awal tahun 2020 ini. Bus mini tersebut untuk mendukunga transportasi wisata ke bandara baru YIA dan ke Candi Borobudur. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Sektor transportasi digarap di kawasan pariwisata ini, ujar Budi, sudah menjadi arahan Presiden Joko Widodo. Agar kawasan wisata, tak hanya mendatangkan investasi namun juga kunjungan wisatawan.

    Budi pun meminta para pengelola otoritas kawasan wisata segera memetakan kebutuhannya. Sehingga pemerintah pusat bisa membantu sesuai kebutuhannya, seperti bidang transportasi yang ditangani Kementerian Perhubungan.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.