TEMPO.CO, Yogyakarta - Anggota Komisi X DPR, Rano Karno mempertanyakan posisi Candi Borobudur. Dia heran masih banyak orang, terutama di media sosial, yang menganggap Candi Borobudur terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan di Jawa Tengah.
"Borobudur ini sebenarnya di mana sih? Kenapa masih banyak tertulis di Yogyakarta? Artinya, ini harus diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang," ujar Rano Karno saat melakukan kunjungan kerja bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bersama rombongan Komisi X DPR di Kabupaten Magelang, Jumat 22 November 2019.
Rano Karno mendukung agar Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memperjuangkan promosi wisata yang menunjukkan kalau Candi Borobudur ada di wilayah mereka. Pada kesempatan itu, Rano Karno juga bertanya apakah masyarakat di sekitar candi yang dibangun sejak 770 sampai 825 Masehi itu menikmati manfaat dari banyaknya wisatawan yang datang ke sana.
Pengunjung di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 1 Juni 2019. TEMPO/Mustafa Ismail
"Katanya di Candi Borobudur ini ada 20 desa. Saya tanya, apakah masyarakatnya sudah ikut menikmati keberadaan Candi Borobudur? Kalau sudah, ya Alhamdulilah," kata Rano Karno. "Jangan sampai Candi Borobudur-nya ramai, masyarakatnya tidak mendapat apa-apa."
Rano Karno mengingatkan bahwa pariwisata amat sensitif dengan isu. Sebab itu, jangan sampai ada kelompok masyarakat yang menolak kedatangan wisatawan lantaran tidak mendapat manfaat. "Kalau sampai ada masyarakat di sekitar Candi Borobudur yang menolak, semua bisa drop," ucap dia.
Supaya Candi Borobudur tetap bertahan sebagai wisata sejarah dan religi, Rano Karno berharap ada kajian yang bisa mengkalkulasi berapa daya tampung wisatawan yang boleh naik ke setiap tingkatan candi. "Mungkin tidak boleh juga orang serentak berada di titik candi yang mana. Itu perlu dikaji dan diatur," tuturnya.
Sejumlah lampion berterbangan di sekitar Candi Borobudur saat perayaan Waisak 2563 BE/2019 di Magelang, Jawa Tengah, Ahad, 19 Mei 2019. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata di Jakarta pada Rabu 11 September 2019, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan satu kunci kesuksesan Candi Borobudur untuk menggaet wisatawan domestik dan mancanegara adalah dengan otoritas pengelolaan tunggal. Ganjar mengatakan, pengelolaan Candi Borobudur tak perlu lagi diperdebatkan, apakah ada pada Provinsi DI Yogyakarta atau Provinsi Jawa Tengah.
"Dukungan pariwisata untuk Candi Borobudur melalui satu pintu pemerintah daerah, yakni Pemprov DI Yogyakarta," ucap Ganjar. Salah satu pintu masuk dukungan pariwisata ke Candi Borobudur, menurut dia, adalah dari Yogyakarta. "Lalu orang Jawa Tengah bilang, ini Borobudur diambil Yogyakarta, tidak apa-apa, kan NKRI," ucap Ganjar seraya mengingatkan promosi wisata tidak bisa dilakukan dengan membatasi diri, melainkan harus berbagi.
