TEMPO.CO, Denpasar - Simpang siur wisata halal dan wisata ramah muslim, mendorong sejumlah komponen pariwisata Bali menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio pada Kamis (14/11). Mereka ingin mengklarifikasi pernyataan soal Bali, yang bakal dijadikan sebagai destinasi wisata ramah muslim.
"Kami dari industri pariwisata khususnya sebagai warga Bali adalah pribadi-pribadi yang sangat dialogis dalam menyikapi berbagai hal. Agar tidak bergulir tambah liar dan menimbulkan efek negatif bagi bisnis pariwisata secara umum, kami pikir harus ada tindakan holistik dan mampu membuat semua pihak dapat menerima klarifikasi atas isu tersebut," kata Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya.
Dalam pertemuan yang diinisiasi Rai Suryawijaya yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung itu, juga turut para tokoh pariwisata Bali lainnya yakni Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua STPBI I Made Sudjana, Ketua Suksma Bali 2019 I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa, President Director GHE dan Sekjen BVA Yoga Iswara.
Seorang pria merawat onta di kawasan hotel mewah di Nusa Dua, Bali, tempat Raja Salman dan rombongannya akan menginap selama di Bali, 2 Maret 2017. REUTERS/Nyimas Laula
Dalam pertemuan itu hadir pula Wakil Ketua DPD IHGMA Bali I Ketut Swabawa, Tim Ahli Gubernur Bali Ketut Jaman, BPPD Badung Jaya Ishwari dan Konsultan Bali Convention Exhibition Bureau Levie Lantu. Menurut Rai dialog berjalan sangat akrab dan penuh motivasi konstruktif selama tiga jam.
Baca Juga:
Wishnutama, menurut Rai, dalam pertemuan itu menegaskan, ada media yang mengarahkan opini ke arah wisata halal. Padahal yang disampaikan oleh Wishnjutama, Bali sebagai destinasi ramah wisatawan muslim. “Jadi pertanyaan tersebut saya jawab bahwa kami akan sediakan 'friendly moslem tourism', bukan menjadikan Bali sebagai wisata agama tertentu,” ujar Rai.
Dalam pertemuan tersebut, Wishnutama menyatakan istilah 'friendly' merupakan sesuatu menyejukkan, bukan antipati. “Bahkan saya tahu sendiri banyak hotel-hotel di Bali juga menyediakan mushala untuk sembahyang, dan tidak pernah ada informasi diskriminasi bagi wisatawan dari agama tertentu," kata Wishnutama sebagaimana dikutip Rai.
Oleh karena itu, lanjut Rai, persoalan dugaaan pernyataan wisata ramah muslim dari Menparekraf yang santer beredar selama ini sudah selesai, "Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa kali kepada pihak yang ditemui selama ini, dan kami bantu beliau dengan menyebarluaskan visi dan misinya agar kita benar-benar fokus pada 'quality tourism' dan manfaat bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.
Sejumlah wisatawan mengamati Patung Garuda Wisnu Kencana di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Badung, Bali, Kamis 7 November 2019. Patung tersebut berwujud Dewa Wisnu yang dalam agama Hindu adalah Dewa Pemelihara (Sthiti), mengendarai burung Garuda. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Dalam pertemuan tersebut, Menparekraf Wishnutama juga menyampaikan sejumlah program yang ditujukan untuk Bali. Ia berkomitmen menjaga dan menguatkan Bali dari sisi tradisi, budaya, alam dan kesenian. Selanjutnya menggarap rencana "Asia Pacific Film Festival" di Bali, mengajukan "World Beach Games 2020" di Bali, mengusulkan "MTV Awards" di Bali dan membawa syuting film Holywood ke Indonesia dan Bali.
Sementara itu, di bidang penguatan destinasi, Ketua GIPI Bali IB Agung Parta menyampaikan bahwa Bali sedang menyiapkan BaliCEB sebagai "hub" kegiatan MICE di Bali yang memiliki potensi sangat besar ke depannya. Dia menambahkan, Bali memiliki soliditas yang konsisten di industri kepariwisataan dengan melibatkan seluruh asosiasi yang ada.
"Kami ingin kondusitivitas pariwisata bisa terjaga sehingga para wisatawan nyaman datang ke Bali. Isu-isu yang kurang relevan dengan pariwisata yang bersifat global ini harus segera dituntaskan," ucap pria yang akrab disapa Gus Agung ini.
Dalam kesempatan itu, tim pariwisata Bali juga mengusulkan beberapa strategi untuk pariwisata ke depannya yakni meningkatkan koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi program dan membangun kerja sama yang strategis dari pihak Kemenpar dengan Kemendes terkait penciptaan "Community Based Tourism (CBT)" untuk menguatkan peran masyarakat desa sebagai stakeholder.
Warga bersembahyang bersama saat ritual Pekelem yang merupakan rangkaian dari Pembukaan Nusa Penida Festival 2019 di Pantai Banjar Nyuh, Nusa Penida, Klungkung, Bali, Ahad, 6 Oktober 2019. Festival ini digelar demi meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. ANTARA/Fikri Yusuf
Selanjutnya membangun kerja sama yang strategis dengan Kemendikbud terkait kesiapan guru-guru SMK dalam menguasai materi perhotelan dan pariwisata. Sehingga komposisi guru produktif bisa lebih banyak secara proporsional dibandingkan guru normatif dan adaptif.
Terakhir, mendorong percepatan program sertifikasi usaha pariwisata dengan mendorong para gubernur seluruh Indonesia, membuat aturan yang mewajibkan setiap usaha untuk melakukan uji sertifikasi kelayakan dan standardisasi usaha, menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
