3 Rencana Pemerintah untuk Pelestarian dan Wisata Pulau Komodo

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal pengangkut wisatawan berlabuh di teluk Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 Oktober 2018. Selain terkenal dengan komodonya, pulau ini juga memiliki pemandangan dengan bentang alam yang indah.  ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Kapal pengangkut wisatawan berlabuh di teluk Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 Oktober 2018. Selain terkenal dengan komodonya, pulau ini juga memiliki pemandangan dengan bentang alam yang indah. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bertemu dan mendiskusikan nasib Pulau Komodo selanjutnya.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pertemuan untuk menentukan kebijakan wisata dan kelestarian komodo berlangsung pada Senin, 30 September 2019. Saat itu, pemerintah pusat yang diwakili oleh Luhut Pandjaitan bertemu dengan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Ada beberapa rencana yang disepakati untuk pelestarian dan wisata di Pulau Komodo. Berikut ini rinciannya:

    1. Tiket Wisata Pulau Komodo Rp 14 Juta
      Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan tiket masuk Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, akan dipatok tinggi, yakni Rp 14 juta per wisatawan per tahun. Ini adalah tarif dengan sistem keanggotaan atau membership.

      Kebijakan tersebut diterapkan untuk membatasi jumlah wisatawan yang masuk ke area konservasi. "Kami mengatur agar komodo sebagai hewan langka tetap terlindungi," kata Luhut di Sekolah Tinggi Perikanan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2019.

      Hasil dari penjualan tiket itu seluruhnya akan dipakai untuk pemeliharaan habitat komodo. Luhut mencontohkan, jika pemerintah menyediakan 50 ribu lembar tiket, maka hasil penjualan sebesar USD 50 juta atau sekitar Rp 700 miliar akan digelontorkan seluruhnya untuk Pulau Komodo.

    2. Organisasi Filantropis Kelola Taman Nasional Komodo
      Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyerahkan pengelolaan Taman Nasional Komodo ke organisasi-organisasi filantropis. Pemerintah berencana membuka tender agar pengelolaan lokasi wisata yang masuk golongan destinasi superprioritas itu profesional.

      "Kami akan menawarkan kerja sama ini kepada semua organisasi yang peduli dengan lingkungan," ucap dia. Organisasi filantropis itu nantinya bakal menjadi pihak yang menjual tiket kepada wisatawan. Sejumlah organisasi filantropis yang sudah dibidik, menurut Luhut, berasal dari Amerika Serikat.

    3. Museum Komodo di Pulau Komodo
      Pemerintah juga bakal membangun museum komodo sebagai pusat wisata dan penelitian sejarah keberadaan habitat komodo di Pulau Komodo. Keberadaan museum ini menjadi penting agar wisatawan memahami bagaimana komodo berkembang biak.

      Di dalam museum komodo itu juga dilengkapi informasi tentang ekosistem dan keragaman hayati yang tersebar di Pulau Komodo. Ada pula dokumen ilmiah tentang sejarah komodo hingga destinasi wisata internasional itu ditetapkan sebagai "new seven wondered of nature" di dunia.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.