Siasat Taiwan Merayu Wisatawan Muslim Indonesia

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Objek wisata Pulau Sanxiantai di Taitung, Taiwan. TEMPO | Nur Alfiyah

    Objek wisata Pulau Sanxiantai di Taitung, Taiwan. TEMPO | Nur Alfiyah

    TEMPO.CO, JakartaTaiwan mengembangkan wisata halal untuk menyasar wisatawan muslim Indonesia. Wakil Direktur Eksekutif Taiwan External Trade Development Council, Karen Pai mengatakan Indonesia menjadi negara potensial karena memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia.

    Sejumlah cara dilakukan oleh pemerintah Taiwan untuk meningkatkan daya tarik wisata bagi pelancong muslim. Salah satunya menurut Karen Pai, adalah menyediakan produk dan akomodasi bersertifikat halal. "Kami juga menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan muslim di bandara dan tempat wisata," kata Karen Pai di acara Taiwan Expo di Surabaya, Jawa Timur.

    Saat ini, kata dia, ada sekitar 217 produk dan akomodasi bersertifikat halal yang disediakan Pemerintah Taiwan. Rinciannya, 85 restoran, 89 hotel, 10 wisata perkebunan halal, 29 tempat penginapan halal, dan empat rumah makan halal atau halal kitchen.

    Mengayau atau memenggal kepala musuh dalam tradisi Dayak, ternyata sama dengan Suku Truku di Taiwan. Tapi budaya itu sudah pupus, Permukiman Suku Truku menjadi destinasi wisata. TEMPO/ Nur Alfiyah

    Pameran wisata halal Taiwan di Surabaya ini menghadirkan 180 peserta dari Taiwan dan menggelar 190 stan. Ada enam industri wisata utama yang dipromosikan, yakni teknologi terbaru, pendidikan budaya dan pariwisata, perawatan kesehatan, makanan halal Taiwan, teknologi pertanian, dan gaya hidup Taiwan.

    Mengenai jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Taiwan, Karen Pai mengatakan tercatat sebanyak 8.000 orang selama kurun tahun 2018. "Kami akan meningkatkan jumlahnya pada tahun 2019," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.