Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Riau, Jabar, dan NTB Jadi Pilot Project Manajemen Krisis

image-gnews
Pengendara melintasi kawasan yang terpapar abu vulkanis Gunung Agung di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat, 29 Juni 2018. Erupsi Gunung Agung sejak dua hari terakhir telah menyebabkan kawasan barat dan barat daya gunung itu terpapar hujan abu. ANTARA/Nyoman Budhiana
Pengendara melintasi kawasan yang terpapar abu vulkanis Gunung Agung di Dusun Pemuteran, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat, 29 Juni 2018. Erupsi Gunung Agung sejak dua hari terakhir telah menyebabkan kawasan barat dan barat daya gunung itu terpapar hujan abu. ANTARA/Nyoman Budhiana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pariwisata rentan dengan bencana, kerusuhan sosial, dan berbagai isu negatif lainnya. Kudeta di Thailand menunjukkan manajemen krisis dapat mengurangi kemerosotan kunjungan wisatawan. Sebaliknya, bencana alam di berbagai daerah, menyebabkan gagalnya target kunjungan wisatawan di beberapa daerah. 

Belajar dari pengalaman tersebut, Kementerian Pariwisata membentuk pilot project Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). MKK ini diterapkan di tiga wilayah Kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili regional timur. 

Ditetapkannya tiga destinasi pariwisata tersebut, sebagai proyek percontohan MKK. Berbagai program di antaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan di  sana.

Peraturan Menteri Pariwisata (Menpar) Nomor 10 Tahun 2019  tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona Kantor Kemenpar, Senin 9 September 2019 pagi, Menpar Arief Yahya menyatakan, penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya. 

Menurutnya, sampai saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di tanah air berdampak pada pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Pada 2019 targetnya sebesar 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta. ''Mengalami potential lost 2 juta wisman,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya sewaktu berbicara dalam acara Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah.

Arief Yahya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman.

Arief Yahaya mencontohkan, ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status ‘Awas’ (level IV) membawa dampak sejumlah negara sumber wisatawan mancanegara (wisman) termasuk Tiongkok mengeluarkan travel warning. “Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop,'' ujarnya.

Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ direvisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali.

Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan, untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi (contingency plan) bencana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada dasarnya terjadinya bencana, antara lain; erupsi, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung, menurutnya, merupakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan, dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. 

Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat. ''Peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa," ucap Doni Monardo. 

Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah, IPDN, Kemendagri Khalilul Khairi menyatakan, di era otonomi daerah peran Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar atau otonom. 

Dalam penanggulangan bencana alam maupun bencana non-alam (krisis sosial) yang berdampak pada pariwisata, menurutnya, ada dua hal yang perlu dilakukan daerah: membuat norma standar prosedur serta peningkatan keterampilan atau keahlian masyarakat dalam menanggulangi bencana sebagai krisis kepariwisataan.

"Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) ini sebagai aturan yang dapat diikuti daerah dalam mengatasi krisis kepariwisataan, yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam (krisis sosial),” katanya. 

Wisatawan berpose saat difoto oleh rekannya dengan latar Gunung Agung yang tengah erupsi di Bali. Instagram.com/@eyes_of_a_nomad

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) dalam pemaparannya menyatakan, MKK memiliki empat fase kerja yakni; Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

Pada fase kesiapsiagaan dan mitigasi ini peran pemerintah daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar. ''Fase ini juga melibatkan seluruh stakeholder pariwisata,” kata Guntur Sakti.

SUPRIYANTHO KHAFID

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Permudah Wisatawan, Sumsel Luncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni saat meninjau objek wisata Punti Kayu beberapa waktu yang lalu. Terbaru, Pemda setempat meluncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024. TEMPO/Parliza Hendrawan
Permudah Wisatawan, Sumsel Luncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024

Sumsel siap menyambut wisatawan sepanjang tahun ini. dengan meluncurkan Calendar Of Event South Sumatra 2024.


Otorita Kumpulkan Pelaku Industri dan Pimpinan Daerah Bahas Pariwisata di IKN

6 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Otorita Kumpulkan Pelaku Industri dan Pimpinan Daerah Bahas Pariwisata di IKN

Otorita IKN menggelar diskusi bersama pelaku industri dan pemimpin daerah soal potensi pengembangan pariwisata.


2024 Target Jadi Kota Festival, Yogyakarta Gencarkan Empat Event Kreatif Ini

8 hari lalu

Festival Garis Imajiner di Kaliurang Sleman Yogyakarta (Dok. jogjaprov.go.id)
2024 Target Jadi Kota Festival, Yogyakarta Gencarkan Empat Event Kreatif Ini

Kota Yogyakarta mengusung branding baru sebagai Kota Festival atau city of festival mulai 2024 ini.


Sekda Kabupaten Sukabumi Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Daerah

9 hari lalu

Sekda Kabupaten Sukabumi Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Daerah

ASITA bersama pemerintah mengembangkan pariwisata di daerah Pemkab Saukabumi


Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

9 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika ditemui di kantornya pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sandiaga Yakin Jabodetabekjur Bakal Dorong Pergerakan Wisatawan Nusantara, Ini Sebabnya

Menteri Sandiaga Uno menyatakan pembentukan kawasan aglomerasi di Jabodetabekjur itu dapat meningkatkan sektor pariwisata.


BRI Peduli Bantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumbar dan Jabar

10 hari lalu

BRI Peduli Bantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumbar dan Jabar

Bantuan diberikan kepada warga di Sumatera Barat, Cirebon, dan Bandung Barat.


Mengenal Pokhara, Ibu Kota Pariwisata Nepal yang Baru Diresmikan

10 hari lalu

Pokhara, Nepal (Pixabay)
Mengenal Pokhara, Ibu Kota Pariwisata Nepal yang Baru Diresmikan

Pokhara dikenal sebagai pusat wisata Nepal yang terkenal karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan beragam kegiatan rekreasi.


Bupati Sukabumi Tekankan Koordinasi dan Kewaspadaan Bencana Alam

10 hari lalu

Bupati Sukabumi Tekankan Koordinasi dan Kewaspadaan Bencana Alam

Cuaca ekstrim dan potensi bencana harus menjadi perhatian Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk melakukan koordinasi dengan satgas bencana.


Perputaran Uang dari Wisata Halal Indonesia Diprediksi Naik 25 Persen pada 2024

11 hari lalu

Destinasi Wisata Halal di Aceh. (foto: istimewa)
Perputaran Uang dari Wisata Halal Indonesia Diprediksi Naik 25 Persen pada 2024

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memperkirakan perputaran uang dari wisata halal Indonesia berpotensi meningkat 25 persen tahun 2024.


Sandiaga Sebut Investasi di IKN Rp 5,3 Triliun dan akan Terus Bertambah

12 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sandiaga Sebut Investasi di IKN Rp 5,3 Triliun dan akan Terus Bertambah

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno jelaskan berbagai upaya untuk menambah investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN yang saat ini sebesar Rp 5,3 trilun.