TEMPO.CO, Jakarta - Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) mengeluarkan 10 rekomendasi kepada pemerintah yang salah satunya mendorong penyelenggaraan paket wisata keraton sebagai upaya meningkatkan devisa negara dari sektor pariwisata.
Baca: Pentingnya Masyarakat Desa Wisata Sadar tentang Wisata
Rekomendasi tersebut sebagai hasil dari pertemuan FSKN bertajuk "Pemajuan Kebudayaan Berbasis Keraton" yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019 yang dihadiri lebih dari 100 raja dan sultan Nusantara.
Dewan Pakar sekaligus Ketua Pelaksana seminar FSKN Anna Mariana mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk membangun sinergi antara para sultan dan raja dengan pemerintah dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan yang berbasis keraton. "Diharapkan sinergi ini juga dapat berdampak pada peningkatan bidang pariwisata dan wisata religi," kata pada Rabu 26 Juni 2019 di Jakarta.
Wisatawan mengunjungi Keraton Yogyakarta, Sabtu (11/4). Pada liburan panjang kali ini, sejumlah obyek wisata di Yogyakarta ramai dikunjungi wisatawan, salah satunya adalah Keraton Yogyakarta. ANTARA/Regina Safri
Selain menyelenggarakan paket wisata keraton, sejumlah hal lain yang direkomendasi FSKN yakni meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keraton, menetapkan standar kelola Keraton, menetapkan Keraton sebagai cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk pelestarian nilai budaya leluhur, pendidikan, pariwisata dan pengembangan Ilmu.
Kemudian membangun ekosistem kebudayaan berbasis keraton, melaksanakan program perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan berbasis keraton, melakukan rehabilitasi, penataan dan revitalisasi Keraton dalam masa pemerintahan 5 tahun ke depan
Menjalin kerja sama Internasional dalam rangka memperkuat diplomasi kebudayaan untuk memperkuat posisi geostrategis NKRI, mendirikan museum Pusaka Nusantara untuk penempatan pengembalian pusaka pusaka yang ada di luar negeri.
Sementara itu Ketua Umum dan Dewan Pengurus FSKN periode 2017-2022 Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat, menyebut sesungguhnya perjalanan NKRI tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peranan keraton. "Keraton yang tersebar di Nusantara, adalah mata rantai historis dengan nilai nilai sosial dan kultural, dari sistem budaya dan sosial masyarakat sejak beberapa abad yang lampau," ujarnya.
Dalam perkembangan proses budaya bangsa, lanjut Sultan Sepuh, keraton di bumi nusantara telah menempatkan unsur-unsur kebudayaan daerah, sebagai unsur kebudayaan nasinoal, yang menjadi asset di dalam mengembangkan kehidupan kebudayaan sosial dan kemasyarakatan.
Sebagaimana tersirat dalam UUD negara kesatuan RI 1945, peranan keraton dalam bingkai NKRI saat ini, tentu saja ditekankan dari sisi ketahaan budaya nasional. “Tidak dapat dipungkiri, bahwa keraton merupakan episentrum budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Maka kami mengapresiasi lahirnya pemajuan UU Kebudayaan, di mana dari 10 objek pemajuan kebudayaan, hampir seluruhnya terdapat di keraton," lanjutnya.
Oleh karena itu, menurut Sultan, program revitalisasi keraton mejadi sangat strategis dalam konteks pemajuan kebudayaan nasional. "Karena itu kami mengharapkan komitmen pemerintah untuk merelisasikan program revitalisasi keraton, dalam masa pemerintahan 5 tahu ke depan," katanya.
Seperti diketahui, Pelaksanaan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU NO 11 tentang Cagar Budaya merupakan tanggung jawab multipihak yang peduli terhadap modal budaya yang tak terhingga nilainya.
Baca: Tradisi Nyumbun, Daya Tarik Wisata di Jambi
"Jika dikaji secara mendalam bahwa 10 Objek pemajuan kebudayaan dan cagar alam yang ditetapkan dalam UU tersebut, semua berada di dalam lingkungan keraton, termasuk warisan budaya benda dan warisa budaya tak benda," kata Sultan Sepuh.
