Kedutaan Prancis Bantu Mahasiswa Pariwisata Mahir Berbahasa

Reporter:
Editor:

Rini Kustiani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok.Tempo/SUPRIYANTHO KHAFID

    Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok.Tempo/SUPRIYANTHO KHAFID

    TEMPO.CO, Mataram - Politeknik Pariwisata atau Poltekpar Lombok bekerja sama dengan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia. Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Farid Said mengatakan ada tiga fokus kolaborasi dengan Kedutaan Besar Prancis.

    Baca: 4 Agenda Pariwisata Menarik di Calendar of Event Sulawesi Selatan

    "Pertama, kerja sama pengiriman tenaga ahli pariwisata dan perhotelan, kedua membantu menyediakan buku-buku pariwisata di perpustakaan, dan ketiga menyediakan penutur asli atau native speaker bahasa Prancis," kata Farid Said saat bertemu perwakilan dari Kedutaan Besar Prancis di Kampus Politeknik Pariwisata, Lombok, Jumat 17 Mei 2019.

    Perwakilan Kedutaan Besar Prancis, Phillipe Grange berjabat tangan dengan Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Lombok, Farid Said di Kampus Politeknik Pariwisata, Lombok, Jumat 17 Mei 2019. Dok. Kementerian Pariwisata

    Pihak Kedutaan Besar Prancis yang diwakili oleh Phillipe Grange merespons positif kerja sama tersebut. Dia mengapresiasi keberadaan Politeknik Pariwisata Lombok yang telah membuat banyak terobosan meski baru berdiri selama tiga tahun. "Politeknik Pariwisata Lombok masuk dalam daftar untuk diberikan bantuan dosen bahasa Prancis," ujarnya.

    Politeknik Pariwisata Lombok merupakan perguruan tinggi pariwisata yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lulusannya diharapkan siap kerja dan mengisi kebutuhan di kawasan ekonomi khusus pariwisata Kuta Mandalika. Pada 2021, kawasan Mandalika bakal dijadikan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan event balap motor dunia MotoGP pada 2021.

    Baca juga: Tingkatkan Peluang Pekerja Disabilitas untuk Industri Pariwisata


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.