NTT Minta Negara Penampung Pembeli Ilegal Kembalikan Komodo

Reporter:
Editor:

Yos Rizal

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bayi komodo dari Kebun Binatang Surabaya, difoto 5 Maret 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    Bayi komodo dari Kebun Binatang Surabaya, difoto 5 Maret 2019. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta -Gubenur Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar pembeli komodo di pasar gelap segera mengembalikan komodo ke habitatnya di NTT. "Saya minta warga negara mana pun yang membeli komodo itu harus segera mengembalikan, karena komodo itu dibeli secara ilegal," kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat kepada wartawan di Kupang, Senin, 1 April 2019.

    Baca: Perdagangan Ilegal Komodo Dari Indonesia, Harganya Rp 500 Juta di Luar Negeri 

    Perdagangan Ilegal Komodo Dari Indonesia, Harganya Rp 500 Juta di Luar Negeri 
    Pernyataan Gubernur NTT terkait ditemukan sebanyak 41 komodo yang dijual secara ilegal dengan harga Rp 500 juta. Kasus itu berhasil diungkap Polda Jawa Timur.

    Menurut dia, negara lain yang membeli komodo juga punya kewajiban untuk melindunginya. Polda Jawa Timr yang mengungkap kasus ini antara lain menyebut komodo itu dijual antara lain ke Thailand dan Vietnam melalui Singapura. "Mau komodo dari Labuan Bajo, Riung atau dari mana saja, segera kembalikan ke NTT," tegasnya.

    Dia juga mengaku telah meminta Polda NTT untuk mengusut tuntas kasus penjualan komodo tersebut. "Bila perlu personel Polda NTT ditempatkan di Taman Nasional Komodo," katanya.

    Dia juga mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secepatnya mengalihkan kewenangan pengelolaan Balai Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Manggarai Barat ke Pemprov NTT.

    Artikel lain: Siti Nurbaya: Komodo yang Diselundupkan Bukan dari Pulau Komodo


    "TNK merupakan cagar biosfer yang diakui Unesco, karena itu perlu diawasi serius. Kejadian ini menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia gagal menjaga TNK. Ini darurat pengawasan, sehingga perlu dibenahi segera," ujar Viktor.

    "Ini kejahatan konservasi. Semua tindakan pengelolan harus ektra, tidak boleh lagi ada celah," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.