Kepulauan Nias Jadi Destinasi Internasional? Ini Dia Kuncinya

Reporter:
Editor:

Susandijani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan saat surfing di Pantai Sorake, Nias Selatan, Sumatera Utara, Jumat (25/11). TEMPO/Gunawan Wicaksono

    Wisatawan saat surfing di Pantai Sorake, Nias Selatan, Sumatera Utara, Jumat (25/11). TEMPO/Gunawan Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Tak lama lagi Sail Nias 2019 akan di gelar di Kepulauan Nias. Ada sekitar 18 rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama tiga bulan pada Juli-September 2019, di Kepulauan Nias, ini  mendorong Sumatera Utara menjadi wisata internasional. 

    Baca juga:2 Festival Pariwisata Ini Akan Antarkan Nias Go International

    Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa Kepulauan Nias memiliki potensi wisata untuk para penggemar selancar. "Karena Nias ini tempat surfing (selancar) kompetisi internasional," katanya, Kamis, 14 Maret 2019.

    Arief menjelaskan bahwa potensi Kepulauan Nias mumpuni untuk atraksi pariwisata. "Atraksi (wisata) enggak usah khawatir, masalahnya di akses perlu diperbaiki, bandara," ujarnya.
    Pemantauan lokasi pusat gempa melalui udara pasca gempa 7,8 skala Richter di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, 2 Maret 2016. Gempa ini membuat tebing di objek wisata Ngarai Sianok, Kota Bukittinggi, longsor, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Dok. TEMPO
    Menurut Arief, saat ini Bandar Udara Binaka Nias baru dikembangkan dengan panjang landasan 2200-2500 meter, lebar 30 meter, sehingga baru bisa untuk mendarat pesawat Bombardier CRJ 1000 kapasitas 100 penumpang. Sementara untuk menjadi bandara internasional minimal panjang landasan 2500 meter, lebar 45 meter untuk mendarat pesawat jenis Boeing 737-800.

    Arief mengatakan Kepulauan Nias ingin dikembangkan menjadi destinasi internasional. "Kunci untuk menjadi destinasi kelas dunia harus memiliki bandara internasional," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.