Pariwisata Halal Indonesia Naik 45 Persen, Ini Kiat Kemenpar

Reporter:
Editor:

Susandijani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Indonesia pantas disebut sebagai kiblatnya pariwisata halal dunia.

    Indonesia pantas disebut sebagai kiblatnya pariwisata halal dunia.

    TEMPO.CO - Jakarta,  Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Indonesia menggenjot kegiatan bimbingan teknis dan lokakarya untuk 10 destinasi wisata halal. Bimbingan teknis dan lokakarya itu berlangsung selama dua hari oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Crescentrating.com dan HalalTrip.com.

    Baca juga: Melancong ke Tanah Rencong, Ini Dia Destinasi Halal di Aceh

    "Target tahun 2019, Indonesia berada di ranking pertama sebagai destinasi paling ramah terhadap wisatawan muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI)," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

    Sejumlah 10 destinasi wisata halal yang termasuk dalam bimbingan teknis IMTI 2019, yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lombok, dan Sulawesi Selatan.

    Selain itu, Menteri Arief menjelaskan bahwa pertumbuhan wisata halal Indonesia tahun ini mencapai 42 persen. Disebutkan juga bahwa target kunjungan wisatawan halal dunia ke Indonesia tahun ini sejumlah 5 juta atau tumbuh 42 persen. Sedangkan tahun lalu sejumlah 3,5 juta.

    "Target 5 juta itu mencapai 25 persen dari target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara tahun ini," ujar Arief.

    Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Anang Sutono menganggap pertumbuhan wisatawan muslim semakin besar. "Indonesia ingin menjadi global player. Kami ke depan ingin memenangkan persaingan untuk mendapatkan muslim traveller," katanya.

    baca juga: Indonesia Targetkan Peringkat 1 Indeks Wisata Halal Dunia 2019



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.