5 Dampak Bencana pada Pariwisata Indonesia, Simak Solusinya

Reporter:
Editor:

Susandijani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga membakar puing bangunan yang rusak akibat gelombang tsunami di Way Muli, Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu,2 Januari 2019. Presiden menginstruksikan relokasi dan rekonstruksi permukiman rumah warga pesisir di Lampung serta melakukan pemetaan ulang permukiman dalam jangka waktu tiga bulan. ANTARA

    Warga membakar puing bangunan yang rusak akibat gelombang tsunami di Way Muli, Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu,2 Januari 2019. Presiden menginstruksikan relokasi dan rekonstruksi permukiman rumah warga pesisir di Lampung serta melakukan pemetaan ulang permukiman dalam jangka waktu tiga bulan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berada pada nomor 9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Demikian data World Travel and Tourism Council, seperti disebutkan pada rilis dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, yang dikirim 16 Januari 2019.

    Baca juga: Pesona Kampung Ahok: Bangka Belitung, Surga di Barat Indonesia

    Disebutkan juga bahwa dari banyak keunggulan kompetitifnya, seperti jumlah wisatawan yang terus meningkat sebesar 55 persen secara absolut dan sebagai penghasil devisa terbesar.

    Pariwisata seringkali diasosiasikan dengan kesenangan, dan wisatawan melihat keamanan dan kenyamanan sebagai satu hal yang esensial dalam berwisata.  

    Tapi, bencana merupakan salah satu faktor yang sangat rentan mempengaruhi industri pariwisata.

    Seoerti disebutkan Sutopo, bahwa industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana. Ini terutama jika tidak dikelola dengan baik. “Dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata,” tulisnya.

    Berikutnya, 5 kejadian bencana yang berdampak pada industri pariwisata Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.