Labuan Bajo Bangun Pelabuhan Khusus Kapal Wisata di Dalam Kota

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelabuhan Labuan Bajo, Flores. TEMPO/ Nita Dian

    Pelabuhan Labuan Bajo, Flores. TEMPO/ Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Agustinus Ch Dulla mengatakan  saat ini sedang dibangun pelabuhan marina khusus untuk kapal wisata di dalam kota Labuan Bajo. Pembangunan pelabuhan ini ditangani PT ASDP Indonesia Ferry (Pesero).

    Selain itu, mulai tahun 2019 pemerintah pusat akan membangun dermaga baru di di luar kota, arah utara Kota Labuan Bajo, di wilayah Bari, Kecamatan Macang Pacar. “Dermaga tersebut akan dimanfaatkan untuk aktivitas niaga terutama bongkar dan muat peti kemas,” kata Agustinus saat dihubungi dari Kupang, Jum’at 19/10.

    Saat ini untuk bongkar muat masih tergabung dengan pelabuhan penumpang dan kapal-kapal wisata. Jadi, nantinya, pelabuhan-pelabuhan di Labuan Bajo akan lebih tertata. “Ada yang khusus untuk peti kemas, ada yang untuk pelabuhan penumpang maupun kapal wisata," kata Agustinus.

    Bupati Agustinus mengapresiasi pemerintah pusat yang terus memberikan dukungan penuh pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di Labuan Bajo dan sekitarnya. Labuan Bajo memang ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas secara nasional.

    Ia mengatakan, tidak hanya pembangunan dermaga, banyak hal seputar infrastruktur juga dibenahi, misalnya jalan, bandara, bantuan kapal sampah dan tempat pengelolaan dan pembuangan sampah. Lalu ada juga pembangunan tempat kuliner, fasilitas air bersih, dan lain-lainnya.

    Untuk aksesibilitas di dalam Kota Labuan Bajo, jalan, trotoar, dan lampu jalan juga dipercantik.  “Kami juga mendapatkan DIPA Rp40 miliar lebih untuk jalan menuju dermaga baru yang dibangun nanti," katanya.

    Dengan berbagai infrastruktur pendukung yang dibangun itu diharapkan dapat menunjang kebutuhan kunjungan wisatawan yang terus membludak di daerah itu.
    "Paling tidak saat ini, infrastuktur pendukung yang dibangun secara bertahap sudah mengimbangi kebutuhan wisatawan.”

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.