TEMPO.CO, Jakarta - Evora, destinasi wisata populer di Portugal yang terkenal dengan reruntuhan kunonya, berencana untuk memberlakukan pajak turis pada tahun 2025. Wisatawan harus membayar sejumlah biaya untuk menginap di situs Warisan Dunia UNESCO tersebut.

Walikota Carlos Pinto de Sá, berharap proses penerapan pajak turis tersebut dari rancangan hingga peraturan berjalan dengan lancar. "Saya ingin proses ini selesai pada bulan Desember, sehingga jika disetujui, pajak turis dapat mulai berlaku pada awal tahun depan”, katanya.

Saat ini tahap awal pembuatan peraturan pajak turis telah disetujui, oleh mayoritas, pada rapat dewan, Rabu 25 September 2024. Dia mengundang semua pihak yang ingin berpartisipasi untuk memberikan kontribusi, mendengarkan asosiasi dan Komite Ekonomi dan Pariwisata Kota. Setelah itu menyusun rancangan peraturan berdasarkan kontribusi tersebu.

Pinto de Sá menjelaskan bahwa rancangan peraturan ini kemudian akan diserahkan ke rapat dewan untuk mengumpulkan saran dari pemerintah daerah dan mulai diskusi publik. Setelah itu, rancangan undang-undang tersebut akan dikembalikan ke dewan dan, jika disetujui, akan dikirim dalam pertemuan dewan kota pada bulan Desember 2024.

Evora, Portugal. Unsplash.com/Miriam Pereira

Pemerintah setempat mulai merencanakan pajak turis pada tahun 2019. Namun rencana tersebut dihentikan karena pandemi COVID-19. Besaran pajak yang diusulkan saat itu sebesar 1 euro. Saat ini pemerintah belum mengumumkan tarif pajak untuk rancangan peraturan pajak turis. Diperkirakan besaran pajaknya akan lebih besar dibanding rencana awal tahun 2109

Tujuan pajak ini adalah untuk meminimalkan dampak pariwisata yang berlebihan dengan menggunakan pendapatannya untuk meningkatkan pemulihan warisan, pengelolaan limbah, dan promosi pariwisata. Namun tidak semua pengunjung akan membayar pajak.

Beberapa pengunjung yang dibebaskan dari pajak turis termasuk atlet yang berafiliasi dengan klub olahraga, pasien rumah sakit, dan anggota organisasi nirlaba (yang harus menginap) tidak perlu membayar biaya ini. Pemerintah juga berencana membebaskan turis yang tinggal lebih dari 2-3 hari dari kewajiban pajak. Dengan begitu mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kota tersebut.