Warga yang Belum Vaksin Dilarang Bepergian Jauh Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Reporter

Editor

Kamis, 16 Desember 2021 10:29 WIB

Warga mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat, Sabtu, 30 Oktober 2021. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pada masa pelonggaran PPKM level 3 tren mobilitas warga di pusat belanja naik 22,14 persen, di taman 5,43 persen dan di tempat retail serta rekreasi 2,86 persen. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang, pemerintah memang tidak jadi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh wilayah. Namun sejumlah hal diatur untuk menekan angka mobilitas masyarakat di akhir tahun, salah satunya terkait vaksinasi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melarang masyarakat yang belum divaksin bepergian jarak jauh saat periode Natal dan Tahun Baru. "Bagi masyarakat yang belum divaksin dan tidak bisa divaksin karena alasan medis dilarang bepergian jarak jauh," ujarnya.

Larangan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dalam periode Natal dan Tahun Baru. Hal itu selaras juga dengan persyaratan perjalanan jarak jauh, yaitu wajib mengantongi sertifikat vaksin dan tes cepat antigen maksimal H-1.

Selain itu, kata Wiku, pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan, diantaranya gereja atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah Natal 2021, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal. "Sesuai dengan Inmendagri maka pergelaran perayaan Natal dan Tahun Baru di pusat perbelanjaan akan dilarang kecuali pameran UMKM," ujarnya.

Pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, pemerintah juga melarang adanya gelaran acara seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Pada 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, selirih alun-alun juga ditutup agar tidak menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

"Khusus untuk Pemerintah Daerah tujuan wisata seperti Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan Medan diharapkan untuk melakukan pengawasan ekstra di tempat-tempat destinasi wisata di daerahnya," kata Wiku.

Pemerintah daerah diimbah melakukan penerapan sistem ganjil genap ke tempat wisata, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan maksimal 75 persen dan mewajibkan penerapan protokol kesehatan serta optimalisasi aplikasi PeduliLindungi setiap saat masuk dan keluar dari tempat wisata di libur Natal dan Tahun Baru.

Advertising