TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan perwakilan pedagang di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah menghadapi kondisi ekonomi dari pariwisata yang lesu. Mereka menyatakan, pendapatan anjlok selama pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

"Tolong kami, lihatlah kami, dengarkan jeritan kami, dan bantu kami menghadapi kondisi ekonomi selama PPKM," kata Indari, Ketua Pedagang Pantai Ampenan, saat berorasi di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Jumat 30 Juli 2021. Mereka sudah mengikuti kebijakan pemerintah untuk disiplin protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Hanya saja, kebijakan PPKM membuat mereka tak bisa berkutik karena tidak ada lagi pengunjung ke Pantai Ampenan. "Kondisi di sini sepi sekali. Dulu seorang pedagang bisa dapat Rp 500 ribu sehari, kini hanya Rp 5.000 sampai Rp 10 ribu. Ada juga yang dagangannya tak laku sama sekali," katanya.

Indari yang mewakili 103 pedagang Pantai Ampenan berharap pemerintah memperhatikan dengan memberikan bahan pokok sebagaimana diperoleh kelompok masyarakat lain yang terdampak Covid-19. "Kami melihat banyak sekali yang mendapatkan bantuan beras dan paket sembako, tetapi kami belum pernah menrimanya," ucap dia.

Pedagang Pantai Ampenan, Mataram, NTB, juga berharap pemerintah memberikan kredit lunak dan menunda pembayaran tunggakan cicilan mereka pada sejumlah koperasi atau bank. Musababnya, menurut Indari, para penagih utang ini tak mau tahu dengan kondisi mereka yang tak bisa lagi mencari makan karena sektor pariwisata lumpuh.

"Kami ingin dukungan pemerintah dalam bentuk tertulis untuk menjadi bukti agar tak dikejar-kejar lagi untuk membayar utang beserta bunganya," ucap Indari. "Kami sangat berharap pemerintah memberikan kebijakan ini."

Camat Ampenan, Muzakkir Walad mengatakan akan mengakomodasi tuntutan pedagang dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Untuk bantuan sembako kepada para pedagang, dia akan mendata dulu supaya bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat.

"Mengenai penundaan tagihan atau utang, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan UKM Kota Mataram," ucapnya.

Baca juga:
Pantainya Direvitalisasi, Simak Catatan Sejarah Kota Tua Ampenan