TEMPO.CO, Bandung - Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan pengelolaan Data elektronik (KAPPDE) Kota Cimahi, Hardjono, mengatakan berdasarkan rapat yang digelar bersama DPRD Kota Cimahi, pemerintah diminta merevisi Perda No. 30 Tahun 2003 tentang sejarah singkat Kota Cimahi.

Pasalnya, sejarah Kota Cimahi dinilai kurang pas karena dimulai dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels.

Menurut Hardjono, sejarah singkat Kota Cimahi yang tertuang dalam Perda itu agar ditarik ke belakang pada masa sebelum kolonial. Karena, kata Hardjono, jauh sebelum kolonial masuk menuju Kota Cimahi, wilayah itu sudah memiliki pemukiman penduduk dan tata pemerintahannya sendiri.

Hardjono mengatakan, penelusuran sejarah itu cukup penting guna membuka cakrawala ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai sejarah keberadaan kota Cimahi. Di antaranya, ucap Hardjono, pemberian nama tempat (toponimi) di Kota Cimahi mengandung nilai sejarah.

“Wilayah Gado Bangkong, Kandang Uncal pasti ada nilai historisnya, nah itu perlu disebutkan lagi agar lebih luas cakrawala sejarah Kota Cimahi sebelum pemerintah kolonial membangun tangsi-tangsi militer, " kata dia.

Ia mengatakan, KAPPDE Kota Cimahi perlu mengadakan penelitian yang memerlukan kaidah-kaidah ilmiah yang lebih mendalam. Makanya, penelusuran-penelusuran yang lebih komprehensif seperti pengakuan dari para tokoh yang berada di petilasan-petilasan sejarah kota Cimahi selain dari sejumlah literatur ketat yang dibutuhkannya. “Penelitian sudah mulai berjalan ya, data-data mengenai hal itu juga sudah mulai terkumpul,” ujarnya.

"Petilasan itu kan punya cerita tutur jadi nanti kita akan diskusikan dengan tokoh-tokoh karena ada kaidah-kaidah ilmiah. Kami coba diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh lainnya," ucapnya.

Disinggung soal penamaan jalan terkait sejarah Cimahi, menurut Hardjono, sebagian jalan telah dinamai dengan nama tokoh pahlawan lokal Cimahi sejak 2006 dan nama tokoh-tokoh pahlawan Nasional. Namun ada sebagian jalan yang masih belum diberi nama tokoh-tokoh pahlawan. “Saya kira Abdurrahman Wahid (Presiden RI ke-4) pun kita usulkan untuk dijadikan nama jalan,” katanya.

"Kalau jalan itu merujuk pada sebuah historis kenapa harus diganti. Adapun penamaan jalan-jalan seperti jalan SMP dan jalan Lurah misalnya saja, kemungkinan akan diganti nama tokoh sejarah Cimahi tapi perlu kajian komprehensif dan kita tidak bisa sembarangan karena kaitannya dengan sejarah wilayah," ujar dia.

AMINUDIN